Pemerintah Tindak Tegas Kios Pupuk yang Jual di atas HET
RADARBANGSA.COM - PT Pupuk Indonesia mengatakan akan menindak tegas kios pupuk yang menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini diungkapkan oleh VP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana.
“Dengan aturan yang sudah jelas, maka kami tidak segan untuk menindak tegas distributor hingga kios yang terbukti menjual harga pupuk diatas HET. Kami juga mengimbau kepada masyarakat khususnya petani untuk segera melaporkan jika melihat praktik jual beli pupuk tidak sesuai aturan yang berlaku kepada Pupuk Indonesia melalui nomor layanan pelanggan Pupuk Indonesia di nomor 0800-100-8001 atau WA di nomor 0811-9918-001,” kata Wijaya dalam keterangan tertulis, diakses Senin 16 Januari 2023.
Wijaya melanjutkan, Pupuk bersubsidi ditujukan untuk seluruh petani yang mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022.
Berdasarkan beleid tersebut, petani yang berhak mendapatkan yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektar, dan menggunakan Kartu Tani (untuk wilayah tertentu). Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa petani dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat.
Perlu diketahui juga, pupuk bersubsidi saat ini difokuskan pada dua jenis pupuk, yaitu Urea dan NPK. Kedua jenis pupuk bersubsidi ini diperuntukan bagi sembilan komoditas pertanian strategis yang berdampak terhadap inflasi. Kesembilan komoditas tersebut adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
Tahun Anggaran 2025, Pemkot Tangerang Bakal Bedah 1000 Rumah Warga
-
Melihat Salju di Jepang: 5 Destinasi Memukau untuk Liburan Musim Dingin
-
Unggul Versi Quick Count, Ela Nuryamah Minta Seluruh Tim Kawal Penghitungan di KPU
-
PPN Naik Jadi 12%: Peluang atau Beban Baru Bagi Masyarakat?
-
Partisipasi Pilkada Rendah, Mohammad Toha: KPU Harus Evaluasi Total